Kijang Bisa Ikut Pinang (FRONT PEMUDA BINTAN TIMUR)

Tiada Kejelasan Pemekaran
TANJUNGPINANG - Rencana pemekaran Bintan, tidak semata-mata karena unsur politik atau kehendak sekelompok orang. Namun, hendaknya rencana pemekaran Bintan jadi dua wilayah pemerintahan itu, dibicarakan dan dipublikasikan kepada semua masyarakat Bintan tidak terkecuali Bintan Bagian Timur.
Bila tidak melibatkan masyarakat Bintan secara utuh, maka bisa-bisa saja Bintan Timur bergabung bersama Kota Tanjungpinang.
Ahmadi, Ketua Front Pemuda Bintan kepada Tanjungpinang Pos, menyebutkan, tak pernah ada dipublikasikan atau dibicarakan rencana pemekaran Bintan itu secara keseluruhan kepada masyarakat di Bintan.
Oleh karena itu kita tidak pernah tahu, seperti apa sebenarnya keinginan masyarakat Bintan, apakah setuju Bintan dibagi menjadi dua atau mereka sama sekali menolak rencana pemekaran itu.
Wakil Ketua Soltan Kabupaten Bintan itu juga mengatakan melibatkan semua unsur dan elemen merupakan komponen paling penting, karena bukan hanya unsur di kota/kabupaten baru dimekarkan, namun menjaring aspirasi secara utuh dari masyarakat kabupaten induk juga sangat perlu.
‘’Jangan hanya mendengar sebagian pihak saja, namun pihak lain tentu mau didengar juga, bukankah dalam berorganisasi menerapkan itu,’’ katanya,
Disebutkannya, terkait ucapan Sekretaris DPD Partai Golkar Bintan, Zaili Adi, sangat kurang tepat. Menurutnya, mestinya dalam berorganisasi melibatkan semua unsur, apalagi ini bukan kehendak satu organisasi namun sudah mencakup hajat hidup masyarakat Bintan ke depannya. Kenapa pula, sambungnya, tidak perlu dilakukan voting, sementara di dalamnya, belum melibatkan tokoh dari kalangan tetua.
’’Saya tahu betul siapa itu Zaili Adi. Tidak usah cakaplah seperti itu, inikan untuk kepentingan masyarakat Bintan, bukan sekelompok, mestinya ada menjaring aspirasi, melibatkan semua. Dari ini ada namanya rekomendasi,’’ tegasnya.
Lantas lain hal, ia sangat setuju penyampaian dari Abson, tokoh pemuda Sungai Kecil. Menurutnya, semua rencana pemekaran bukan hanya membicarakan soal wilayah namun memperhitungkan keuntungan dan kerugian baik itu kota/kabupaten baru pemekaran maupun kabupaten induk.
’’Ekonomi, sosial, politik, budaya itu harus masuk hitungan, saya mempertanyakan apa untung dan ruginya pemekaran itu,’’ tegasnya.
Misalkan, jelasnya keuntungan terhadap kota/kabupaten baru dimekarkan seperti adanya potensi-potensi baru yang bisa digali dan dikembangkan. Lantas kerugian seperti apa.
‘’Ini harus dibicarakan secara gamblang dan melibatkan semua unsur di Bintan,’’ ungkapnya.
Lebih jauh Ahmadi menyampaikan, bila tidak ada kejelasan rencana pemekaran itu, melainkan untuk memuaskan sekelompok orang atau penguasa, sebaiknya tidak usah.
Sebab, bilamana ada pemaksaan untuk terjadinya pemekaran maka bisa jadi Bintan Bagian Timur Kijang pada khususnya akan melepaskan diri dari Bintan dan siap bergabung bersama Kota Tanjungpinang.(slamet)